pembacasetia.com, Samarinda – Pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kalti kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menilai masih banyak masyarakat di wilayah terpencil serta kelompok disabilitas yang belum mendapatkan hak pendidikan secara adil dan menyeluruh.
Fuad menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal ketersediaan sekolah, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan.
“Jangan sampai kita mengklaim kemajuan, padahal masih banyak anak-anak di daerah pelosok dan penyandang disabilitas yang tidak terlayani dengan baik,” ujarnya.
Menurut politisi dari Partai Gerindra tersebut, isu pendidikan inklusif perlu dijadikan perhatian utama dalam penyusunan kebijakan daerah.
Ia menilai, keberpihakan terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya sebatas penyediaan sarana fisik, tetapi juga harus didukung melalui kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang memadai.
“Sudah saatnya pemerintah membangun sistem yang benar-benar inklusif, bukan hanya simbolis. Penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari perencanaan, bukan hanya penerima belas kasihan,” tegas Fuad.
Selain akses bagi kelompok disabilitas, ia juga menyoroti kualitas tenaga pendidik di kawasan pedalaman yang masih tertinggal, salah satunya disebabkan rendahnya tingkat sertifikasi guru.
“Guru yang tidak tersertifikasi berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Ketimpangan ini membuat jarak antara pusat dan daerah semakin lebar,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat dimensi karakter dan budaya dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, generasi muda harus disiapkan tidak hanya untuk bersaing secara global, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai kearifan lokal.
“Pendidikan harus menanamkan jati diri. Identitas budaya adalah kekuatan, bukan hambatan,” tambahnya.
Fuad turut menyinggung pentingnya digitalisasi pendidikan yang merata. Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan.
“Wilayah perbatasan dan pedalaman juga berhak mendapatkan akses teknologi. Digitalisasi seharusnya mempersempit kesenjangan, bukan sebaliknya,” terangnya.
Lebih lanjut, Fuad menegaskan bahwa pembangunan seharusnya menyentuh semua kelompok rentan, termasuk anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan warga terdampak bencana.
“Negara hadir bukan hanya di pusat kota. Komitmen terhadap keadilan sosial harus diwujudkan dalam bentuk nyata, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan,” tutupnya. (Adv/RM)
