pembacasetia.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sulasih, menyuarakan perlunya perubahan besar dalam sistem pendidikan daerah. Menurutnya, pendidikan di Kaltim perlu direformasi secara menyeluruh agar tidak hanya merespons kemajuan teknologi, tetapi juga menjawab tantangan ketimpangan sosial dan geografis.
“Pendidikan kita tidak bisa lagi dijalankan dengan pola lama. Terlalu banyak anak-anak di daerah pesisir dan pedalaman yang tertinggal, baik secara akses maupun kualitas,” ujarnya.
Sulasih menyoroti kesenjangan antara daerah perkotaan dan kawasan tertinggal, khususnya dalam hal infrastruktur pendidikan, akses internet, serta ketersediaan guru berkualitas.
Ia menilai hal ini bukan sekadar tantangan teknis, tetapi isu keadilan yang harus diatasi secara sistemik.“Di kota, pelajar sudah terbiasa belajar lewat gawai. Tapi di daerah lain, gurunya saja masih gagap teknologi. Ini jurang yang tidak bisa dibiarkan makin lebar,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan yang ideal adalah yang mampu menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan mereka yang hidup di wilayah sulit dijangkau.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sistem pendidikan yang inklusif, ramah disabilitas, dan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal.
“Sekolah tidak boleh menjadi tempat yang eksklusif hanya bagi yang mampu. Pendidikan harus membuka ruang bagi semua, dengan pendekatan yang adil dan menghargai keberagaman,” jelas Sulasih.
Tak hanya menyoroti soal ketimpangan akses, ia juga mengkritisi implementasi program pendidikan gratis yang dinilainya masih jauh dari ideal. Menurutnya, masih banyak keluarga kurang mampu yang kesulitan membiayai keperluan pendidikan anak mereka.
“Kalau masih ada anak yang tidak bisa sekolah karena faktor biaya, berarti ada yang salah dengan sistem kita. Pendidikan itu hak dasar yang wajib dipenuhi negara,” katanya.
Ia juga menyerukan agar proses pembaruan sistem pendidikan di Kaltim dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, tokoh adat, hingga komunitas lokal agar kebijakan yang lahir benar-benar relevan dan berpihak pada rakyat.
“Pendidikan adalah pondasi masa depan. Jadi, tidak cukup hanya direvisi sedikit-sedikit. Kita butuh reformasi total agar pendidikan di Kaltim bisa merespons zaman sekaligus menciptakan keadilan sosial,” pungkasnya. (Adv/RM)
