pembacasetia.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk program perlindungan anak di Kaltim yang dinilai belum mencerminkan urgensi persoalan yang dihadapi di lapangan.
Ia menyampaikan hal ini usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) belum lama ini.
Menurut politisi Partai Golkar ini, anggaran tahunan sebesar Rp400 juta yang selama ini diberikan belum mampu menjawab kompleksitas kebutuhan program perlindungan anak, baik dari sisi kegiatan preventif maupun operasional kelembagaan.
“Jumlah itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan skala permasalahan yang ada. Kita butuh dukungan nyata dari sisi pembiayaan agar program yang sudah dirancang bisa benar-benar terlaksana,” tegas Andi.
Ia menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menempatkan isu perlindungan anak sebagai prioritas, mengingat tingginya angka kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak yang masih terjadi di Kaltim.
Selain soal anggaran, Andi juga menilai sudah saatnya pemerintah dan DPRD melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
Perda yang telah berusia lebih dari satu dekade itu dianggap mulai kehilangan relevansi di tengah dinamika sosial yang terus berubah.
“Kami akan kaji apakah isi Perda tersebut masih sesuai dengan kondisi saat ini. Jika diperlukan, revisi bahkan pembentukan perda baru harus dipertimbangkan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Andi menambahkan, pesatnya perkembangan teknologi, media digital, serta perubahan pola kehidupan sosial masyarakat telah menciptakan tantangan baru dalam upaya perlindungan anak. Untuk itu, kebijakan yang inklusif dan responsif menjadi kebutuhan mendesak.
Di akhir RDP, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mendorong pembaruan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan.
Andi berharap, revisi regulasi serta peningkatan anggaran dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan generasi muda di Kaltim tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
“Perlu ada kebijakan yang lebih partisipatif dan mampu menjawab kebutuhan riil di masyarakat. Masa depan anak-anak Kaltim adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (Adv/RM)
