pembacasetia.com, Samarinda – Meningkatnya aktivitas prostitusi di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai keprihatinan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan perlunya tindakan menyeluruh untuk mencegah penyebaran penyakit sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat di sekitar kawasan strategis nasional tersebut.
Menurut Sarkowi, fenomena ini bukan sekadar gangguan sosial biasa, tetapi menjadi ancaman serius bagi wajah peradaban baru yang tengah dibangun melalui proyek IKN.
Ia menyebut, nilai-nilai sosial dan budaya lokal berisiko terkikis apabila praktik-praktik seperti prostitusi dibiarkan berkembang.
“IKN dibangun dengan visi besar sebagai simbol kemajuan bangsa. Kita tidak boleh menutup mata terhadap gejala-gejala sosial yang berpotensi merusak moral masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Politisi Fraksi Golkar ini menilai upaya razia sesekali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Ia mendorong adanya strategi jangka panjang yang menggabungkan aspek edukasi, sosial ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas.
“Penanganan harus dilakukan dari hulu. Masyarakat perlu diberi edukasi agar mereka tidak tergoda menjadi bagian dari praktik ini, baik sebagai pelaku maupun pengguna jasa. Terutama bagi warga yang rentan secara ekonomi,” tegas Sarkowi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran aktif aparat dalam menindak jaringan praktik prostitusi, termasuk mucikari yang diduga menjadi penggerak utama. Sarkowi meminta agar langkah hukum dilakukan secara konsisten, bukan sekadar simbolis.
“Tidak bisa hanya ditindak sesaat, lalu dibiarkan tumbuh kembali. Harus dibongkar tuntas dan dilakukan operasi rutin yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa jika hal ini terus diabaikan, maka bukan hanya warga lokal yang terdampak, tetapi juga citra IKN secara keseluruhan sebagai proyek nasional yang membawa harapan baru bagi Indonesia.
Sarkowi pun menyerukan agar Pemerintah Provinsi Kaltim, Otorita IKN, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat bergandengan tangan menangani masalah ini secara sistematis dan kolaboratif.
“Lebih baik kita bertindak sekarang daripada menunggu masalah ini meledak dan mencoreng nama baik IKN di mata publik,” tukasnya. (Adv/RM)
