pembacasetia.com, Samarinda – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud, menegaskan bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan masih cenderung berat sebelah dan terpusat di wilayah perkotaan.
Padahal, kata dia, sejumlah sekolah di kawasan perbatasan dan pelosok daerah masih jauh dari kata layak.
“Masih ada anak-anak yang belajar tanpa meja dan kursi, bahkan dalam ruangan yang hampir roboh. Jumlah guru pun minim. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujar Hasanuddin.
Hamas sapaan akrabnya, menyoroti bahwa ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan antara kota dan desa semakin memperlebar kesenjangan sosial.
Menurutnya, Pemprov Kaltim harus menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, terutama dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita bicara soal masa depan. Kalau sekolah di pinggiran terus-menerus tertinggal, maka generasi di sana akan semakin sulit mengejar ketertinggalan,” kata Hamas.
Hamas juga menilai penerapan kurikulum nasional tidak bisa disamaratakan. Ia menyebut banyak sekolah di wilayah terpencil yang tidak memiliki laboratorium, jaringan internet, bahkan guru tetap. Hal ini membuat pelaksanaan kurikulum tidak berjalan optimal.
“Di atas kertas, semuanya tampak ideal. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Banyak sekolah belum memiliki perangkat pendukung untuk menjalankan kurikulum dengan benar,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh serta membuat pemetaan yang lebih konkret mengenai kebutuhan pendidikan di tiap daerah.
Hamas menekankan bahwa potensi fiskal Kaltim cukup kuat untuk mendukung reformasi pendidikan, asal ada keberpihakan dan kemauan politik.
“Jangan sampai anggaran pendidikan hanya mengalir ke kota. Pemerataan itu harus nyata, bukan slogan,” tegas politisi asal Partai Golkar tersebut.
Di akhir pernyataannya, Hamas mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga masyarakat untuk berkolaborasi membangun sistem pendidikan yang adil dan merata.
“Ini tanggung jawab bersama. Pendidikan bukan hanya urusan Dinas Pendidikan. Semua elemen harus terlibat agar anak-anak di daerah tertinggal punya masa depan yang sama cerahnya dengan anak-anak di kota,” tukasnya. (Adv/RM)
