pembacasetia.com, Samarinda – Program bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi kembali menjadi perhatian. Hingga awal tahun ajaran 2025/2026 berjalan, distribusi seragam masih belum merata dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima data terkini dari Dinas Pendidikan mengenai realisasi penyaluran seragam gratis tersebut.
Ia mempertanyakan apakah pembagian dilakukan secara serentak usai seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), atau mengikuti mekanisme internal yang belum dipublikasikan secara terbuka.
“Kami di Komisi IV belum mendapat laporan resmi sejauh mana proses distribusinya berlangsung. Apakah sudah mulai dibagikan, atau masih menunggu proses tertentu,” ucap Baba.
Meski demikian, ia menyambut baik program tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Namun, ia menegaskan pentingnya percepatan distribusi agar siswa tidak tertinggal di awal proses pembelajaran karena belum memiliki seragam.
“Bantuan ini tentu sangat bermanfaat, tapi juga harus cepat direalisasikan. Jangan sampai siswa sudah aktif belajar, tapi belum menerima seragamnya,” tegasnya.
Selain itu, Baba juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi pelaksanaan program di sekolah, termasuk berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai perlengkapan lain yang belum tercover dalam bantuan. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari situasi tersebut.
“Pakaian seperti sepatu, kaos kaki, atau atribut lainnya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi yang lebih penting adalah jangan sampai ada praktik pungutan liar atau manipulasi dengan alasan program belum jalan,” terangnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Komisi IV berkomitmen akan terus mengawal implementasi program ini, termasuk mendorong Dinas Pendidikan untuk lebih transparan dan sigap dalam berkoordinasi dengan sekolah dan masyarakat.
“Program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar siswa. Maka pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar tidak diselewengkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua yang berhak,” tutup Baba. (Adv/RM)
