pembacasetia.com, Samarinda – Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan orang tua sebagai pelaku utama mendorong Komisi IV DPRD Kaltim untuk mengambil langkah serius.
Ketua Komisi IV, H. Baba, menilai bahwa penanganan kasus semacam ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan jiwa pelaku.
Menurutnya, tindakan kejam orang tua terhadap anak, bahkan hingga menghilangkan nyawa, menunjukkan adanya persoalan mendalam yang patut ditelusuri lebih jauh.
“Kita tidak bisa semata-mata melihat pelaku sebagai kriminal tanpa mencari tahu apakah ada tekanan mental atau gangguan psikologis yang mendasarinya,” ujar H. Baba.
Ia menjelaskan, banyak kasus kekerasan domestik terjadi karena kurangnya kesiapan emosional orang tua dalam menghadapi tekanan hidup seperti persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga minimnya pemahaman mengenai pola pengasuhan yang sehat.
Menurutnya, kombinasi faktor-faktor tersebut bisa memicu tindakan impulsif yang berujung kekerasan.“Orang tua yang kewalahan menghadapi perilaku anak seharusnya mencari bantuan ke tenaga profesional seperti psikolog atau konselor keluarga. Kekerasan bukan solusi, malah memperburuk situasi,” tegasnya.
H. Baba juga menegaskan perlunya edukasi yang berkelanjutan terkait pola asuh berbasis kasih sayang dan komunikasi efektif. Ia menilai pendekatan otoriter dan penuh tekanan justru dapat menciptakan trauma pada anak, serta hubungan yang renggang antara anak dan orang tua.
“Anak-anak adalah individu yang memiliki kebutuhan dan karakter masing-masing. Orang tua harus belajar memahami, bukan memaksakan kehendak dengan cara kekerasan,” ujarnya.
Untuk mencegah terulangnya tragedi serupa, DPRD Kaltim melalui Komisi IV akan mendorong sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, serta institusi perlindungan anak guna membangun sistem dukungan keluarga yang lebih komprehensif.
Salah satu upaya yang diusulkan adalah memperluas layanan konsultasi psikologi keluarga di tingkat kelurahan dan desa.
“Pemerintah daerah harus menyediakan ruang aman bagi keluarga untuk berkonsultasi, baik secara langsung maupun daring. Ketika tekanan hidup tak lagi ditanggung sendiri, potensi kekerasan bisa dicegah lebih dini,” tambah H. Baba.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas bersama. “Ini bukan sekadar tanggung jawab kepolisian atau dinas sosial. Seluruh elemen masyarakat punya peran, termasuk lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga RT dan RW,” tutupnya. (Adv/RM)
