pembacasetia.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin fokus pada upaya penurunan dan pencegahan stunting melalui pengelolaan anggaran desa yang lebih intensif. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar memainkan peran penting dalam upaya ini.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan komitmen pihaknya untuk mendorong pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan. Meskipun Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah terbentuk di kabupaten hingga kecamatan, DPMD Kukar terus melakukan intervensi agar program ini lebih efektif.
“Kami harus memastikan desa dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada penanganan stunting,” jelas Arianto.
Sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Arianto menambahkan bahwa pemerintah desa juga memiliki alokasi dana khusus untuk pencegahan stunting. Dalam pedoman APBDes, penanganan stunting diatur dalam Alokasi Anggaran Desa (ADD), termasuk anggaran untuk Rembuk Stunting di tingkat desa dan kelurahan.
Saat ini, ada 48 lokasi prioritas penurunan stunting yang ditetapkan oleh DP2KB. DPMD Kukar berencana membangun posyandu di area-area tersebut jika diperlukan. Arianto menekankan bahwa penanganan stunting merupakan bagian dari program nasional yang juga terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten hingga desa harus terlibat aktif.
“Kami berharap pemerintah desa bisa memanfaatkan alokasi dana ini secara optimal, karena ini merupakan kewajiban,” tutup Arianto. (Adv/DPMD Kukar)
