Saturday, November 21, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurTantangan Infrastruktur Jadi Sorotan, Ayyub Tekankan Kesiapan Daerah Dukung Gratispol

Tantangan Infrastruktur Jadi Sorotan, Ayyub Tekankan Kesiapan Daerah Dukung Gratispol

pembacasetia.com, Samarinda – Di tengah gencarnya upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program pendidikan gratis (Gratispol), muncul sorotan tajam terhadap kesiapan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah, terutama daerah-daerah tertinggal dan terpencil.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, atau yang akrab disapa Ayyub, mengapresiasi langkah progresif pemerintah dalam mewujudkan pendidikan tanpa biaya, namun mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan fasilitas dasar di lapangan.

“Gratispol bukan hanya soal menghapus biaya SPP. Tantangan terbesarnya justru ada pada bagaimana kita memastikan semua sekolah siap menerima kebijakan ini, baik dari sisi infrastruktur maupun manajemen anggaran,” ungkap Ayyub.

Ia mencontohkan masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang belajar memadai, sanitasi layak, atau bahkan pagar pengaman. Kondisi ini, menurutnya, bisa menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan program.

“Anak-anak tidak hanya butuh gratis belajar, tapi juga butuh lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Kalau infrastrukturnya timpang, maka kesenjangan pendidikan justru bisa makin lebar,” jelasnya.

Ayyub juga menyoroti perlunya sinergi lintas instansi, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pemerintah kabupaten/kota, untuk memetakan kebutuhan nyata di setiap sekolah. Ia menyebut bahwa tanpa peta kebutuhan yang akurat, anggaran pendidikan bisa tidak tepat sasaran.

“Membangun gedung sekolah tanpa mendengar suara lapangan itu riskan. Prioritas pembangunan harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar mengejar output fisik,” tegasnya.

Sebagai legislator, Ayyub berkomitmen untuk terus mengawal program Gratispol agar tidak hanya berjalan secara administratif, tapi benar-benar menyentuh aspek kualitas dan keadilan pendidikan.

“Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Jangan sampai kebijakan besar seperti Gratispol justru terkendala hal-hal mendasar yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal,” pungkasnya. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments