pembacasetia.com, Samarinda – Meningkatnya kasus penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi menjadi pemicu desakan reformasi sistem oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana.
Menurutnya, solusi jangka panjang untuk memastikan keadilan bagi petani terletak pada modernisasi dan digitalisasi tata kelola pupuk bersubsidi.
“Distribusi pupuk harus berbasis data yang akurat dan transparan. Ini soal efisiensi sistem, bukan hanya penindakan,” tegas Yenni dalam keterangannya.
Ia menilai, berulangnya persoalan distribusi menandakan perlunya lompatan teknologi dalam pengelolaan bantuan pertanian. Yenni mendorong penerapan sistem digital yang memungkinkan pemantauan real-time, mulai dari data penerima, jalur distribusi, hingga penyaluran terakhir di lapangan.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah menggandeng lembaga pengawas independen dan penegak hukum dalam membangun sistem berbasis digital yang terintegrasi.
“Kalau semuanya berbasis sistem yang terbuka dan akuntabel, ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit. Ini juga akan mempercepat respons saat terjadi kendala di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, politisi perempuan ini menekankan bahwa transformasi distribusi pupuk bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian dari komitmen besar terhadap ketahanan pangan dan keberpihakan kepada petani kecil. Ia mengajak masyarakat, termasuk komunitas tani, untuk aktif dalam pengawasan dan edukasi digital.
“Petani kita tidak boleh lagi menjadi korban dari lemahnya sistem. Justru mereka harus jadi bagian dari sistem itu sendiri, diberdayakan lewat informasi dan akses,” tambahnya.
Yenni berharap isu distribusi pupuk subsidi menjadi titik balik bagi perbaikan menyeluruh sektor pertanian di Kaltim. Ia menggarisbawahi pentingnya kerja kolektif antara pemerintah, pengawas, dan masyarakat dalam membangun tata kelola yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. (Adv/RM)
