pembacasetia.com, Samarinda – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya dinilai sebagai angin segar bagi pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai keputusan tersebut sebagai momen penting menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil.
“Selama ini, siswa dari keluarga menengah ke bawah masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak, terutama di sekolah swasta. Dengan putusan MK ini, semua anak punya hak yang sama dan tidak peduli dari mana latar belakangnya,” ujar Darlis.
Putusan MK menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pendidikan dasar (SD-SMP) tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Darlis menilai keputusan ini tidak hanya membebaskan biaya, tetapi membuka jalan baru agar sekolah swasta ikut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa secara lebih merata.
“Banyak sekolah swasta selama ini terkesan hanya untuk kalangan tertentu karena faktor biaya. Padahal, kalau didukung dan difasilitasi dengan skema bantuan yang jelas, mereka bisa menjadi ujung tombak layanan pendidikan di daerah yang belum terjangkau sekolah negeri,” jelasnya.
Ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah segera duduk bersama untuk menyusun formula teknis yang adil dan berkelanjutan, termasuk skema subsidi atau hibah kepada sekolah swasta yang berkomitmen membuka akses bagi siswa tidak mampu.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal political will. Kalau semua pihak punya semangat yang sama untuk membangun pendidikan, saya yakin bisa. Ini waktunya menyusun ulang prioritas anggaran,” terangnya.
Darlis juga mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh kementerian dan pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya dalam bentuk regulasi pelaksana, mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan gubernur dan perda.
Ia berharap, pelaksanaan aturan ini bisa menjadi titik balik dalam membangun sistem pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Pendidikan gratis bukan sekadar slogan. Ini soal memastikan setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama, tanpa terkecuali,” tukasnya. (Adv/RM)
