pembacasetia.com, Samarinda – Menjelang masa Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Kota Balikpapan kembali dihadapkan pada persoalan klasik, yakni keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyebut situasi ini sebagai tanda perlunya perubahan pendekatan dalam penanganan akses pendidikan.
“Masalah ini bukan sekadar soal kurangnya bangku sekolah negeri. Ini tentang bagaimana kita membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan kolaboratif,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa hampir 49 persen siswa SMP di Balikpapan setiap tahun harus mengalihkan pilihan ke sekolah swasta karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri.
Namun menurut Baba, hal ini justru membuka peluang besar untuk membangun kemitraan strategis antara sekolah negeri dan swasta.
“Sudah waktunya kita memandang sekolah swasta sebagai bagian penting dari solusi, bukan cadangan atau pelengkap. Pemerintah harus aktif membantu meningkatkan kualitas sekolah swasta agar benar-benar bisa jadi alternatif yang setara,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih berperan dalam peningkatan mutu sekolah swasta, mulai dari fasilitas, tenaga pendidik, hingga dukungan kebijakan insentif.
Menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi strategi jangka menengah sambil menunggu proses panjang pembangunan sekolah negeri baru.
Meskipun demikian, Baba menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap penting. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua unit SMA baru dan pengembangan SMK Negeri 5 Balikpapan, yang memiliki lahan cukup luas untuk ekspansi.
Namun ia mengingatkan, solusi pendidikan bukan hanya sekadar menambah gedung.“Yang lebih penting adalah mengubah pola pikir masyarakat. Banyak orang tua masih berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit, padahal kalau distribusi pendaftaran merata, daya tampung sebenarnya cukup,” terangnya.
Baba menyayangkan persepsi bahwa hanya sekolah unggulan yang layak menjadi pilihan, sehingga menyebabkan penumpukan pendaftar di titik tertentu.
“Kita harus dorong kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah lain, baik negeri maupun swasta, agar pemerataan bisa benar-benar terwujud,” tambahnya.
Untuk memastikan proses SPMB berjalan adil dan transparan. Komisi IV DPRD Kaltim akan melakukan monitoring langsung ke lapangan, termasuk di Balikpapan. Fokus pemantauan akan mencakup jalur domisili, afirmasi, reguler, dan prestasi agar seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama.
Saat ini, Kota Balikpapan hanya memiliki 9 SMA dan 7 SMK, dengan salah satu SMK masih belum siap operasional. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kondisi ini dianggap belum cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan yang terus meningkat.
“Pemerataan akses pendidikan itu tanggung jawab bersama, dan tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Dinas pendidikan, DPRD, sekolah, hingga masyarakat harus duduk bersama membangun solusi yang realistis,” pungkas Baba. (Adv/RM)
