pembacasetia.com, Samarinda – Di balik kemajuan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di Kaltim, tersimpan kenyataan pahit yakni akses layanan kesehatan yang timpang antara wilayah kota dan pelosok.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengangkat isu ini sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan.
“Selama ini kita bicara tentang pembangunan, tapi bagaimana dengan pelayanan dasar seperti kesehatan? Di banyak daerah, satu dokter harus melayani ribuan pasien. Ini bukan sekadar kurang tenaga medis, ini masalah kesenjangan yang nyata,” tegas Andi.
Data menunjukkan, dari sekitar 4.000 tenaga medis yang dibutuhkan di Kaltim, baru separuhnya yang tersedia. Ketimpangan paling mencolok terjadi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang hingga kini belum tersentuh layanan medis yang memadai.
Menurut Andi, situasi ini berpotensi memperparah ketidaksetaraan hidup antarwilayah di provinsi yang sedang bersiap menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Apa artinya jadi provinsi strategis kalau warganya di pinggiran masih sulit dapat pelayanan dasar seperti kesehatan?” katanya.
Sebagai langkah korektif, ia mendorong pendekatan multidimensi, seperti digitalisasi layanan, investasi pendidikan kesehatan, dan mobilisasi tenaga medis secara adil. Pemanfaatan telemedicine disebut sebagai solusi transisi untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas atau dokter tetap.
Namun, Andi menegaskan bahwa solusi digital harus diikuti dengan kebijakan keberpihakan, seperti beasiswa kedokteran untuk anak-anak daerah dengan ikatan kerja agar mereka kembali mengabdi di kampung halaman.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada tenaga dari luar tanpa memberdayakan putra-putri daerah sendiri,” tuturnya.
Ia juga mengusulkan insentif khusus untuk mendorong rotasi dokter dan tenaga kesehatan dari kota ke pelosok.“Pengabdian di daerah terpencil harus dihargai, bukan dianggap hukuman,” tambah Andi.
Ketimpangan layanan kesehatan, lanjutnya, bukan sekadar statistik. Ini menyangkut hak hidup yang setara bagi setiap warga negara. “Kalau kesehatan saja belum merata, bagaimana kita bisa bicara keadilan dalam pembangunan?” tukasnya. (Adv/RM)
