pembacasetia.com, Samarinda – Di tengah gempuran layanan transportasi daring nasional yang dikuasai korporasi besar, muncul gagasan segar dari Kalimantan Timur (Kaltim) guna membangun platform digital yang tak hanya melayani, tapi juga dimiliki oleh rakyat.
Gagasan ini dilontarkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, yang menekankan pentingnya menciptakan sistem transportasi digital yang adil dan berpihak pada masyarakat lokal.
Bagi Giaz, digitalisasi seharusnya tidak berhenti pada kemudahan layanan. Yang lebih penting adalah siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya.
“Selama ini, kita cuma jadi pengguna dan pekerja. Sementara nilai ekonominya diserap pusat. Ini waktunya masyarakat lokal jadi pemilik sistemnya sendiri,” tegasnya.
Ia menawarkan konsep ekonomi digital berbasis kerakyatan, yakni platform transportasi daring lokal yang dimiliki bersama, dikelola masyarakat, dan dirancang untuk menjawab kebutuhan daerah. Dalam model ini, masyarakat dapat terlibat sebagai pemilik saham, operator, bahkan pengembang teknologi.
“Kalau kita buat sendiri, kita bisa atur supaya yang untung itu bukan cuma pemodal besar. UMKM, pengemudi lokal, dan komunitas digital bisa semua terlibat,” ujar Giaz.
Lebih dari itu, ia menilai sistem lokal akan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Kaltim. Regulasi bisa disesuaikan dengan cepat, fitur aplikasi bisa dikembangkan sesuai karakteristik wilayah, dan ruang kolaborasi lebih terbuka antara pemerintah daerah, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
Menurut Giaz, keberpihakan ini penting untuk mencegah ketimpangan digital yang semakin melebar. Ia menyebut dominasi platform besar sebagai bentuk ekonomi ekstraktif digital, di mana daerah hanya menjadi pasar tanpa kontrol atas arah perkembangan teknologinya.
“Kalau kita tidak punya kedaulatan di sektor digital, kita akan terus jadi penonton dalam ekonomi baru. Padahal kita punya SDM, punya kebutuhan, dan punya peluang,” terangnya.
Terakhir kata, Giaz optimistis Kaltim bisa menjadi pelopor sistem transportasi digital berbasis daerah yang adil dan inklusif bagi masyarakat. (Adv/RM)
