pembacasetia.com, Samarinda – Di tengah antusiasme publik terhadap program pembebasan biaya pendidikan tinggi GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD Kaltim menyoroti pentingnya keberlanjutan kebijakan tersebut agar tidak berhenti sebagai program jangka pendek.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya meluncurkan program, tetapi memastikan manfaatnya berkesinambungan untuk generasi mendatang.
“GratisPol adalah langkah maju, tapi kita tidak boleh terlena. Yang lebih penting sekarang adalah membangun kerangka regulasi dan anggaran yang kuat agar program ini bertahan, bahkan berkembang,” ujar Ekti.
Program GratisPol saat ini mencakup pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kaltim yang kuliah di dalam daerah, serta bantuan biaya pendidikan bagi yang menempuh studi di luar provinsi.
Ekti menegaskan, banyaknya penerima manfaat menunjukkan tingginya kebutuhan, namun hal itu juga menuntut sistem pendataan dan penyaluran bantuan yang akurat dan adil.
Menurutnya, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan sering kali menghadapi kendala teknis, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga keterbatasan anggaran yang berujung pada pengurangan manfaat.
“Ini harus kita antisipasi sejak dini. DPRD berperan penting dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan agar GratisPol tidak menjadi program yang hanya kuat di awal, tapi melemah di tengah jalan,” katanya.
Ia juga mendorong agar ada mekanisme evaluasi tahunan terhadap program ini, melibatkan akademisi, mahasiswa, dan unsur masyarakat sipil. Hal itu penting untuk memastikan program tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan yang terus berkembang di sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan daerah. Kalau kita serius ingin menciptakan SDM unggul untuk Kaltim, maka program seperti GratisPol tidak boleh terputus oleh pergantian kepala daerah atau dinamika politik anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ekti menyatakan bahwa DPRD siap memperjuangkan agar GratisPol masuk dalam rencana jangka panjang daerah (RPJMD) maupun prioritas dalam APBD, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.
Ia menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan tidak bisa dinilai dari hasil instan, melainkan dalam jangka panjang melalui kontribusi lulusan kepada pembangunan.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi jargon populis. Kita harus mengawal agar benar-benar berdampak, bukan sekadar jadi berita baik sesaat,” tutupnya. (Adv/RM)
