pembacasetia.com, Samarinda – Dorongan kuat dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelesaian kasus tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) mendorong DPRD Kaltim mengambil langkah serius.
Tekanan publik yang semakin masif ini mendorong lembaga legislatif daerah untuk tidak tinggal diam dan mengawal penegakan hukum secara menyeluruh.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyatakan bahwa sikap aktif dewan merupakan bentuk tanggapan atas keresahan yang dirasakan publik, terutama yang lantang disuarakan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa mencerminkan suara nurani rakyat. Mereka konsisten membela lingkungan dan dunia pendidikan. DPRD harus menunjukkan keberpihakan yang sejalan,” ucapnya.
Jahidin menegaskan, keberadaan Hutan Pendidikan Unmul tidak hanya berfungsi sebagai ruang edukasi, tetapi juga merupakan wujud komitmen terhadap konservasi lingkungan.
Aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut, menurutnya, merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai tersebut. “Ini bukan soal pelanggaran biasa. Kita bicara tentang kerusakan terhadap aset pendidikan dan ekologi. Tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya penanganan kasus ini ditangani lebih luas, bukan hanya melalui jalur penyidikan kehutanan.
Jahidin mendorong agar kepolisian turun tangan mengingat pelanggaran yang terjadi sudah masuk dalam ranah pidana umum.
“Dengan adanya tersangka dan barang bukti yang jelas, proses hukum harus dilanjutkan oleh penegak hukum yang memiliki kewenangan lebih kuat,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim berencana menggelar rapat gabungan antar-komisi guna menyusun langkah strategis dalam mendukung percepatan penanganan kasus tambang ilegal ini.
Jahidin memastikan, lembaganya tidak sekadar bersuara saat isu ini viral di publik, tetapi juga akan bertindak konkret untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan dunia pendidikan.
Tak lupa, ia memberikan apresiasi terhadap aksi-aksi mahasiswa yang selama ini konsisten menyuarakan penolakan terhadap praktik tambang ilegal.
Menurutnya, peran mereka sangat penting sebagai penggerak kesadaran publik dan pengontrol jalannya kebijakan. “Mahasiswa telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan hutan pendidikan. Mereka mengingatkan kita semua agar tidak lengah,” ungkapnya.
Jahidin berharap kerja sama antara masyarakat, mahasiswa, DPRD, dan aparat penegak hukum bisa membawa hasil nyata.
Ia menegaskan pentingnya tindakan hukum yang tegas agar tidak ada lagi ruang bagi pelanggaran serupa terjadi di masa mendatang.
“Kita perlu bukti nyata bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Ini saatnya menunjukkan keberanian menindak pelaku tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (Adv/RM)
