pembacasetia.com, Samarinda – Usulan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan dijadikan lembaga ad hoc kembali mencuat di ruang publik. Namun, wacana ini mendapat respons kritis dari kalangan legislatif, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy.
Agus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ide tersebut. Menurutnya, menjadikan KPU sebagai lembaga yang hanya aktif menjelang pemilu atau pilkada justru berpotensi melemahkan fungsi dan tanggung jawab kelembagaan dalam proses demokrasi.
“KPU bukan panggung hiburan yang hanya tampil saat ada hajatan. Proses pemilu itu panjang dan butuh kesiapan matang jauh sebelum hari pencoblosan. Kalau KPU hanya aktif saat event, maka banyak hal penting bisa terabaikan,” tegas Agus.
Ia mengingatkan bahwa tahapan pemilu mencakup rangkaian proses yang kompleks, seperti verifikasi partai politik, penataan daerah pemilihan, hingga pendidikan pemilih. Jika KPU berubah menjadi lembaga ad hoc, maka kontinuitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu bisa terancam.
“Saya khawatir tidak ada pihak yang siap bertanggung jawab penuh jika KPU bersifat sementara. Ini bisa jadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengintervensi proses demokrasi,” terangnya.
Lebih jauh, Agus juga menyoroti kecenderungan memotong permanensi lembaga negara atas nama efisiensi. Ia mengingatkan agar jangan sampai hal ini dijadikan preseden buruk yang berdampak pada lembaga lain seperti KPID atau KONI.
“Kalau KPU diubah jadi ad hoc, nanti yang lain juga bisa menyusul. KPID ad hoc, KONI ad hoc. Lama-lama semua lembaga negara tidak punya struktur tetap. Ini berbahaya bagi sistem kelembagaan kita,” tukasnya. (Adv/RM)
