pembacasetia.com, Samarinda – Penundaan pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto menuai perhatian serius dari DPRD Provinai Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai bahwa keberadaan akses alternatif ini bukan sekadar kebutuhan mobilitas, melainkan bagian penting dari strategi mitigasi bencana di wilayah rawan banjir.
“Jalan alternatif ke bandara itu harus dilihat sebagai infrastruktur tanggap darurat. Kalau poros utama Samarinda–Bontang terputus karena banjir, kita butuh jalur aman untuk evakuasi, distribusi logistik, dan menjaga konektivitas udara tetap berjalan,” ujar Subandi.
Menurutnya, keputusan pemerintah untuk menunda pembangunan karena efisiensi anggaran dan penyesuaian prioritas APBD sangat disayangkan.
Ia mengingatkan, peristiwa banjir yang kerap melumpuhkan jalan utama bisa berdampak besar terhadap layanan publik, aktivitas ekonomi, hingga keselamatan warga.
“Ini bukan cuma soal macet. Kalau akses ke bandara terputus saat bencana, evakuasi pasien, distribusi bantuan, bahkan lalu lintas penerbangan bisa terganggu total. Kita harus berpikir jangka panjang,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti dampak jangka menengah terhadap perekonomian daerah. Ia menyebut, akses yang sulit ke bandara dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan pariwisata di Samarinda dan sekitarnya.
“Bandara APT Pranoto adalah etalase Kalimantan Timur. Kalau jalan ke sana macet atau rentan banjir, apa kata tamu luar daerah? Ini menyangkut citra daerah juga,” katanya.
Tak hanya proyek penghubung dari Ring Road IV, jalur alternatif dari arah Sambutan yang dirancang oleh Pemkot Samarinda juga mengalami stagnasi.
Bahkan, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama. Bahkan UPTD Wilayah II Samarinda yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan di tiga wilayah (Kukar, Samarinda, Mahakam Ulu) hanya menerima anggaran sekitar Rp28 miliar.
“Dengan anggaran segitu, jelas sangat terbatas untuk kebutuhan yang luas. Alat berat pun minim. Padahal, kondisi jalan sangat menentukan kecepatan respons saat bencana,” tambahnya.
Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pembangunan. Subandi juga menekankan bahwa pembangunan jalan menuju bandara seharusnya dimasukkan dalam kategori infrastruktur strategis yang mendukung sistem tanggap darurat daerah.
“Jalan bukan hanya urusan aspal dan beton. Ini soal kesiapan kita menghadapi bencana, menjaga konektivitas, dan melindungi aktivitas vital masyarakat. Sudah waktunya pemerintah berpikir lebih antisipatif,” tukasnya. (Adv/RM)
