pembacasetia.com, Samarinda – Di tengah optimisme Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menargetkan perbaikan total jalan dalam tiga tahun ke depan, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, justru mengingatkan adanya kesenjangan pembangunan yang belum teratasi, terutama di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurutnya, upaya percepatan infrastruktur tidak boleh hanya fokus pada daerah padat dan strategis secara ekonomi, tetapi harus mengedepankan prinsip pemerataan agar masyarakat di daerah tertinggal juga merasakan manfaat pembangunan.
“Kita memang terus dorong peningkatan infrastruktur jalan. Tapi yang harus diingat, masih ada daerah seperti Mahulu yang kondisinya jauh dari layak. Ini butuh perhatian khusus,” ujar Apansyah.
Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan hanya soal konektivitas antarwilayah, tapi juga soal keadilan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Di Mahulu, Apansyah menyebut akses yang sulit masih menjadi penghambat utama distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
“Kalau kita bicara Mahulu, masalahnya bukan sekadar jalan rusak. Ini soal akses hidup masyarakat. Jalan di sana adalah jalur satu-satunya. Kalau rusak, semuanya ikut lumpuh,” tegasnya.
Apansyah juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang sensitif terhadap kondisi geografis dan sosial di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Ia berharap pemerintah provinsi menyusun skema intervensi khusus untuk wilayah seperti Mahulu, agar tidak terus tertinggal dari daerah lain yang sudah melaju kencang.
“Pembangunan jalan tol Samarinda–Bontang memang kita dorong. Tapi Mahulu juga harus jadi prioritas. Jangan sampai Kaltim maju di satu sisi, tapi timpang di sisi lain,” katanya.
Lebih jauh, Apansyah menilai bahwa kehadiran infrastruktur yang merata akan menciptakan efek ganda pada sektor ekonomi, sosial, dan pemerataan kesejahteraan.
Ia meminta agar Pemprov melibatkan DPRD dalam proses perencanaan agar aspirasi daerah-daerah pinggiran tidak terabaikan.“Jangan sampai Mahulu dan daerah sejenisnya hanya disebut saat kampanye, tapi dilupakan saat pembagian anggaran,” tukasnya. (Adv/RM)
