pembacasetia.com, Samarinda – Komitmen pelestarian lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat, mendapat sorotan nasional, terutama karena daerah tersebut berhasil mempertahankan statusnya sebagai destinasi konservasi laut kelas dunia.
Namun, kondisi yang kontras justru tampak di Kalimantan Timur (Kaltim), di mana aktivitas pertambangan masih berlangsung masif tanpa pengelolaan dampak yang memadai.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menilai bahwa Kalimantan Timur dapat belajar banyak dari keseriusan Raja Ampat dalam menjaga lingkungan. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan ke wilayah timur Indonesia tersebut.
“Di Raja Ampat, semua pihak bersinergi menjaga alam. Mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor keuangan turut aktif dalam pelestarian. Mereka fokus pada kualitas, bukan kuantitas wisatawan,” ungkap Syarifatul.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan Raja Ampat patut menjadi contoh, khususnya dalam memilih keberlanjutan lingkungan daripada eksploitasi jangka pendek. Model ekowisata yang mereka kembangkan dinilai berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak alam.
“Mereka menjual keaslian dan keasrian lingkungan sebagai aset utama. Ini sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di Kaltim, di mana aktivitas tambang masih didominasi pendekatan eksploitatif,” jelasnya.
Syarifatul menyoroti lemahnya pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang di Kaltim. Sejak era 1990-an, aktivitas tambang sudah menjadi bagian dari wajah provinsi ini, namun banyak yang belum menunjukkan komitmen serius terhadap pemulihan lingkungan.
“Memang benar, tambang punya kontribusi ekonomi lewat pajak dan APBD. Tapi kalau lingkungan rusak dan masyarakat lokal tak merasakan manfaat secara merata, kita harus evaluasi ulang arah kebijakannya,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi, menjalankan CSR, dan memperhatikan keberlanjutan seharusnya ditegakkan secara ketat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga harus menjadi prioritas.
“Sudah saatnya kita bergerak ke arah pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Dana reklamasi dan kewajiban pascatambang jangan hanya jadi formalitas. Lingkungan dan masyarakat harus jadi pihak yang dilindungi, bukan dikorbankan,” pungkasnya. (Adv/RM)
