pembacasetia.com, Samarinda – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menuai sorotan di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pendekatan nasional yang seragam tidak selalu cocok diterapkan di daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan infrastruktur seperti Kaltim.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kaltim beberapa waktu lalu, Agusriansyah mendorong agar daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam merancang sistem PPDB yang kontekstual.
Ia menyebut bahwa penerapan sistem zonasi dari pusat sering kali justru menciptakan masalah baru di daerah.“Kita butuh kebijakan pendidikan yang berbasis realitas lokal. Kondisi Kaltim tidak bisa disamakan dengan Jakarta atau daerah urban lain,” ujarnya.
Agusriansyah menilai persoalan dalam PPDB bukan hanya soal jarak tempuh, tetapi juga keterbatasan sarana, ketimpangan kualitas antar sekolah, dan distribusi peserta didik yang belum merata.
Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah di Kaltim, siswa harus bersaing masuk sekolah negeri yang jumlahnya sangat terbatas, meski tinggal cukup jauh.
“Daerah jangan hanya jadi pelaksana teknis. Kita harus punya ruang untuk merancang aturan yang lebih sesuai. Kalau perlu, kita dorong lahirnya Pergub atau Perda PPDB Kaltim,” tegas politisi PKS ini.
Ia juga menyoroti lemahnya penyajian data dari Dinas Pendidikan terkait kebutuhan dan sebaran peserta didik. Menurutnya, tanpa basis data yang valid dan mutakhir, sulit menyusun sistem penerimaan yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Agusriansyah menekankan pentingnya mendefinisikan ulang konsep akses pendidikan. Menurutnya, akses bukan semata soal kedekatan geografis, melainkan soal kelayakan dan kualitas fasilitas pendidikan.
“Kalau ada sekolah yang lebih jauh tapi fasilitasnya lengkap, itu juga seharusnya dihitung sebagai opsi rasional. Sistem PPDB kita harus fleksibel terhadap hal-hal semacam ini,” terangnya.
Agusriansyah menyebut bahwa desentralisasi kebijakan pendidikan, khususnya PPDB, adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kita tidak anti regulasi nasional, tapi jangan sampai kita kehilangan kemampuan menjawab tantangan lokal. Kaltim perlu kebijakan pendidikan yang dirancang oleh dan untuk rakyatnya sendiri,” pungkasnya. (Adv/RM)
