pembacasetia.com, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa kepala desa memiliki otoritas penuh dalam mengelola anggaran desa, termasuk dalam pelaksanaan lelang dan kerjasama dengan pihak ketiga secara bertahap.
Arianto menjelaskan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Desa menjadi dasar hukum bagi desa dalam melaksanakan lelang. Proses lelang ini diatur untuk memastikan kesesuaian dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait Alokasi Dana Desa (ADD). “Lelang tetap dilakukan, tetapi tidak dalam satu paket besar. Misalnya, proyek senilai Rp1,5 miliar akan dibagi sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jika ada komponen dalam RAB yang nilainya melebihi Rp200 juta, maka harus dilakukan lelang sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Arianto.
Dia mendorong kepala desa untuk lebih berani mengembangkan desanya dengan ide-ide kreatif, mengingat adanya dukungan dari Perbup tersebut. Terkait percepatan pembangunan, Arianto mengungkapkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kukar mengamati adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran proyek-proyek yang dikelola dinas teknis. Hal ini dapat menghambat pemenuhan kebutuhan desa.
“Desa memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur sendiri. Sejak tahun 2008, ADD sudah dialokasikan ke desa-desa oleh pemerintah Kukar, lebih awal dibandingkan dana transfer desa yang baru ada pada tahun 2015,” terang Arianto. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini penting mengingat luasnya wilayah Kukar yang memerlukan pendekatan khusus dalam pembangunan. Arianto juga menekankan bahwa desa-desa di Kukar sudah terbiasa mengelola kegiatan yang diserahkan langsung ke desa. “Dari pemantauan kami, seluruh realisasi anggaran tahun lalu telah berjalan dengan baik,” tutupnya. (Adv/DPMD Kukar)
