pembacasetia.com, Samarinda – Kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara, bukan sekadar layanan pilihan.
“Setiap tahun, jumlah pendaftar sekolah negeri selalu melebihi daya tampung. Ini menandakan masih besarnya ketergantungan masyarakat terhadap pendidikan publik yang terjangkau dan terpercaya,” ujar Sarkowi.
Ia menyebutkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dan kapasitas sekolah negeri menjadi salah satu penyebab utama anak-anak gagal melanjutkan pendidikan tepat waktu, terutama dari kalangan ekonomi lemah.
Selain persoalan kuota, Kukar juga menghadapi tantangan geografis yang kompleks. “Wilayah Kukar sangat luas, dan banyak desa terpencil yang jauh dari pusat pendidikan. Kalau kita tidak memperhatikan spasial wilayah dalam pembangunan sekolah, maka anak-anak di desa akan terus tertinggal,” jelasnya.
Sarkowi menilai rencana pembangunan sekolah di kawasan seperti Loa Tebu sebagai langkah strategis karena posisinya yang dapat menjangkau beberapa desa.
Namun, ia juga mengakui bahwa pembebasan lahan menjadi tantangan besar yang perlu diatasi bersama, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten, maupun dengan partisipasi masyarakat.
“Seringkali kita siap bangun, tapi terganjal masalah lahan. Solusinya tidak bisa tunggal. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, dan masyarakat juga bisa berperan lewat hibah lahan untuk kepentingan pendidikan,” tambahnya.
Sarkowi juga mengingatkan dampak sosial dari persoalan ini. Tak sedikit siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa menunda sekolah setahun karena tidak tertampung di sekolah negeri dan tak sanggup membayar biaya swasta.
“Ini bukan soal siapa cepat dia dapat. Ini soal hak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak dari pelosok kehilangan kesempatan hanya karena mereka lahir jauh dari pusat kota,” terangnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong percepatan penyusunan peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah, agar pembangunan sekolah dilakukan secara adil dan efisien, sesuai dengan distribusi penduduk dan karakteristik daerah.
“Kalau kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akses pendidikan harus dijamin untuk semua anak, tanpa kecuali. Ini bukan janji politik, ini amanat konstitusi,” pungkas Sarkowi. (Adv/RM)
