pembacasetia.com, Samarinda – Program umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dimulai tahun ini, lebih awal dari jadwal yang direncanakan.
Percepatan pelaksanaan terjadi sebagai respons atas arahan Presiden terkait transisi kepemimpinan daerah, yang mendorong penyesuaian dalam kebijakan anggaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik percepatan ini, namun menekankan pentingnya fungsi pengawasan agar program dijalankan secara transparan dan tepat sasaran.
“Ini bagian dari komitmen politik Gubernur dan Wakil Gubernur. Patut diapresiasi, tapi juga harus dikawal. Pelaksanaannya tidak boleh lepas dari pengawasan publik,” ujar Sarkowi.
Sarkowi menyebut bahwa seleksi peserta umrah sudah berada di bawah kendali Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dengan indikator utama seperti masa pengabdian calon peserta sebagai marbot atau penjaga rumah ibadah.
“Saya sudah cek langsung, mereka punya basis data. Ada informasi jelas berapa lama seseorang mengabdi sebagai marbot. Jadi ada landasan administrasi dalam prosesnya,” jelasnya.
Kendati demikian, DPRD tak ingin terlena oleh euforia program. Sarkowi menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati seluruh tahapan, termasuk potensi ketidaksesuaian dalam seleksi. Ia mengingatkan bahwa program yang menyangkut dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kalau nanti ada ketimpangan atau dugaan penyalahgunaan, pasti kami tindak lanjuti. Evaluasi akan dilakukan setelah program berjalan. Tidak boleh ada celah untuk manipulasi,” terangnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, yang menjadi mitra kerja Biro Kesra, memastikan akan terus memantau pelaksanaan program ini. Pemeriksaan teknis, pelaporan anggaran, hingga masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh.
“Kami punya hak untuk memanggil instansi terkait dan meminta penjelasan jika ada masalah. Ini bukan program kecil, ini menyangkut kepercayaan publik,” katanya.
Meski begitu, Sarkowi mengingatkan agar pelaksanaan program diberi kesempatan terlebih dahulu untuk berjalan. Evaluasi, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan fakta di lapangan, bukan berdasarkan prasangka.
“Biarkan program berjalan dulu. Kalau nanti ada kekurangan, baru kita perbaiki. Jangan buru-buru menghakimi sebelum melihat hasilnya,” tukas Sarkowi. (Adv/RM)
