Sunday, November 22, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurKomisi I DPRD Kaltim Tegaskan Perlindungan Hak Warga dalam Sengketa Lahan Ringroad

Komisi I DPRD Kaltim Tegaskan Perlindungan Hak Warga dalam Sengketa Lahan Ringroad

pembacasetia.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian sengketa lahan pembangunan Jalan Ringroad I dan II di Samarinda. Isu ini kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, pada Kamis (12/06/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Agus Suwandy, dan dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Dinas PUPR-PERA Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Wilayah BPN, kuasa hukum warga, serta para pemilik lahan terdampak.

Agus Suwandy menegaskan bahwa proses ganti rugi harus dilakukan secara cermat dan sesuai hukum. Hal ini penting mengingat sebagian lahan berada dalam kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi yang masih sah secara hukum.

“Pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjadi pembayaran ganda atau pelanggaran administratif. Aspek hukum harus jadi prioritas,” ujar Agus.

Dari seluruh bidang lahan yang disengketakan, tujuh bidang telah dinyatakan berada di luar kawasan HPL dan telah dialokasikan anggaran pembayarannya melalui APBD Perubahan 2025. Namun, sembilan bidang lainnya masih termasuk dalam kawasan HPL Embalut, sehingga belum bisa dibayarkan.

Anggota Komisi I, Baharuddin Demmu, menekankan pentingnya kejelasan status lahan dan keberpihakan terhadap warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

“Status HPL yang sudah berlaku sejak 1981 harus dikaji ulang. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan pelepasan lahannya demi kepastian hukum bagi warga,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan dengan pengawasan ketat dari Kejaksaan guna menghindari kesalahan prosedural.

“Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” jelas Aji.

Sebagai langkah solutif, warga yang lahannya masih berada dalam kawasan HPL diminta untuk segera mengajukan permohonan resmi kepada kementerian terkait agar status lahannya dapat dilepaskan secara legal, sehingga proses ganti rugi dapat segera dilakukan. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments