pembacasetia.com, Samarinda – Dunia perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim) kini melihat secercah harapan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan mencabut aturan yang selama ini membatasi instansi pemerintah menggelar kegiatan di hotel.
Kebijakan baru ini dinilai sebagai langkah positif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi, khususnya di sektor jasa akomodasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut keputusan tersebut dengan optimisme. Ia menyebut pencabutan larangan ini sebagai bentuk respons pemerintah pusat terhadap tekanan yang dialami pelaku usaha, khususnya hotel, selama kebijakan pembatasan anggaran diterapkan.
“Larangan itu dulu dibuat demi efisiensi, tapi dampaknya cukup berat bagi pelaku usaha hotel. Sekarang ada sinyal positif dari pemerintah untuk kembali membuka ruang kegiatan instansi di hotel, dan ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Sarkowi menjelaskan, selama larangan berlaku, hotel-hotel yang selama ini banyak bergantung pada kegiatan kedinasan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
Kini, dengan adanya relaksasi kebijakan, ia berharap sektor perhotelan bisa segera pulih dan berkontribusi kembali terhadap ekonomi daerah.
Namun begitu, ia mengingatkan agar pihak hotel juga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran pemerintah. Fleksibilitas dalam menyusun paket layanan dan penyesuaian harga menjadi hal penting agar kerja sama yang terjalin tetap berjalan efisien dan saling menguntungkan.
“Saya mendorong dunia usaha, khususnya hotel, untuk tidak hanya fokus pada keuntungan semata. Ini saatnya membangun model kerja sama yang adaptif dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah,” katanya.
Lebih jauh, Sarkowi juga melihat kebijakan ini bukan hanya sebagai peluang transaksi bisnis, melainkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Menurutnya, kemitraan yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
“Tujuannya bukan semata soal anggaran yang berputar, tapi bagaimana sinergi ini bisa menghasilkan nilai tambah bagi daerah, baik dari sisi pelayanan publik maupun pemberdayaan sektor usaha lokal,” pungkasnya. (Adv/RM)
