pembacasetia.com, Samarinda – Kerusakan lingkungan akibat lubang bekas tambang yang belum direklamasi kian menjadi ancaman nyata di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemandangan lubang-lubang raksasa yang menganga di sejumlah wilayah, seperti perbatasan Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda, kini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “gunung es” di mana kerusakan yang tampak hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih dalam.
“Kalau kita lihat dari udara, lubang-lubangnya luar biasa besar. Ini bukan lagi dugaan, tapi bukti nyata bahwa kewajiban reklamasi diabaikan,” kata Salehuddin.
Kejaksaan Tinggi Kaltim yang kini tengah melakukan audit investigasi terhadap praktik reklamasi pascatambang pun dinilai sebagai langkah strategis dan mendesak. Salehuddin secara terbuka mendukung penuh upaya tersebut.
“Banyak modus yang mulai terkuak. Ada perusahaan yang berdalih pematangan lahan untuk menutupi kewajiban reklamasi. Ini jelas bentuk penghindaran tanggung jawab lingkungan,” ungkapnya.
Meskipun DPRD, khususnya Komisi I, tidak memiliki wewenang langsung dalam audit maupun penindakan hukum, pihaknya menegaskan komitmennya dalam mendorong pengawasan dan pengawalan ketat terhadap kasus-kasus serupa.
Menurut Salehuddin, audit ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga soal keberlangsungan lingkungan hidup Kaltim ke depan. “Kalau tidak ditindak tegas, kita tinggal menunggu bencana ekologis yang lebih besar. Lingkungan bukan barang dagangan. Ini soal warisan hidup,” terangnya.
Terakhir, ia pun berharap hasil audit Kejati bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap lebih banyak pelanggaran di sektor tambang, serta menjadi alarm bagi semua pemangku kepentingan agar tidak lagi menutup mata terhadap praktik yang merusak lingkungan. (Adv/RM)
