pembacasetia.com, Samarinda – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Syadi’ah, menegaskan pentingnya pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) seperti Gratispoll agar benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dari penjelasan yang kami terima, sudah dijabarkan berapa jumlah penerima manfaat dari program Gratispoll ini,” ujarnya.
Menurutnya, program Gratispoll sejalan dengan visi dan misi Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan program harus dirancang secara teknis dan terukur.
“Kami tentu sangat mendukung program ini. Apalagi Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan bantuan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi,” kata Syarifatul.
Ia menambahkan, tingginya angka anak tidak bersekolah di Kaltim menjadi alasan kuat mengapa program seperti Gratispoll harus terus didorong. Program ini membuka peluang pendidikan yang lebih luas, bahkan hingga ke jenjang S3.
“Setiap anak kini punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Ini adalah langkah besar dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan,” terangnya.
Syarifatul juga mengungkapkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), telah menyusun rencana pengembangan jangka panjang. Salah satunya adalah rencana pembangunan unit sekolah baru, khususnya jenjang SMA dan SMK.
“Rencana pembangunan ruang kelas dan sekolah baru sudah mulai tergambar dengan jelas,” tambahnya.
Selain fokus pada sektor pendidikan, Syarifatul menuturkan bahwa Pansus RPJMD akan melanjutkan pembahasan dengan sektor ekonomi untuk menyusun proyeksi pendapatan lima tahun ke depan.
“RPJMD ini tidak hanya bicara pengeluaran atau belanja program, tapi juga bagaimana kita memproyeksikan sumber-sumber pendapatan daerah ke depan,” imbuhnya.
Untuk itu, Pansus RPJMD dijadwalkan akan kembali menggelar rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. (Adv/RM)
