Saturday, November 21, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurPraktik Titip Siswa Dianggap Gagalnya Sistem Seleksi, Begini Kata Damayanti

Praktik Titip Siswa Dianggap Gagalnya Sistem Seleksi, Begini Kata Damayanti

pembacasetia.com, Samarinda – Fenomena titip siswa dalam proses penerimaan murid baru kembali mencuat di Kaltim. Bagi Komisi IV DPRD Kaltim, praktik ini bukan sekadar persoalan moral atau budaya, melainkan indikator gagalnya sistem seleksi yang belum menjamin transparansi dan keadilan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut praktik titip-menitip sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas pemerataan pendidikan yang dijamin konstitusi.

Ia menegaskan, masalah ini bukan hanya disebabkan oleh tingginya minat terhadap sekolah unggulan, tetapi juga lemahnya kontrol dan kejelasan dalam mekanisme seleksi.

“Kalau sistem seleksinya jelas, terbuka, dan adil, tidak akan ada ruang untuk titip-menitip. Ini persoalan sistemik, bukan hanya soal favoritisme,” ujar Damayanti.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut fenomena ini bisa berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan publik. Selain menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain, praktik ini juga menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan.

“Anak-anak yang seharusnya lolos lewat jalur murni bisa tersingkir hanya karena ada sistem yang membiarkan ‘jalur belakang’. Ini melukai keadilan sosial,” tegasnya.

Menurut Damayanti, salah satu akar masalahnya adalah ketimpangan kualitas dan kapasitas antar sekolah di Kaltim, terutama di wilayah padat penduduk. Selama tidak ada pemerataan, orang tua akan terus berlomba menitip anak ke sekolah yang dianggap ‘aman’ dan ‘bermutu’.

Namun, ia menekankan bahwa pemerataan saja tidak cukup jika Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak segera diperbaiki. Ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk mengevaluasi menyeluruh sistem yang ada, termasuk aspek pengawasan dan pelaporan.

“Kalau memang ingin menghapus praktik ini, harus dibarengi dengan sistem penerimaan yang ketat, digital, dan bisa diaudit. Tidak bisa hanya mengandalkan moral semata,” katanya.

Damayanti juga mengusulkan agar ke depan dibuka saluran aduan publik secara aktif selama masa SPMB berlangsung. Hal ini dinilai penting untuk menampung laporan masyarakat dan mencegah praktik curang sejak dini. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments