pembacasetia.com, Jakarta – Komitmen memperkuat kualitas legislasi dan efektivitas kinerja lembaga perwakilan rakyat terus ditunjukkan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Melalui kunjungan kerja gabungan alat kelengkapan dewan (AKD) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (04/06/2025), DPRD Kaltim menjajaki strategi dan inovasi dalam tata kelola agenda legislatif yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, didampingi sejumlah anggota DPRD seperti Sigit Wibowo, Hartono Basuki, Nurhadi Saputra, dan Muhammad Husni Fahruddin. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, di ruang pertemuan utama.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua pihak bertukar pengalaman mengenai tantangan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), termasuk koordinasi lintas instansi, harmonisasi regulasi pusat-daerah, hingga teknik manajemen waktu dalam agenda legislasi.
“Kami tidak ingin hanya menyusun banyak perda, tapi juga memastikan substansinya berkualitas dan bisa diimplementasikan. Karena itu, sinergi dengan eksekutif serta pemetaan kebutuhan masyarakat jadi hal utama yang kami pelajari di Jakarta,” ujar Ananda.
Ia menggarisbawahi bahwa percepatan pembentukan perda bukan soal kecepatan semata, tetapi bagaimana regulasi yang lahir mampu merespons tantangan lokal dan nasional secara seimbang.
Anggota Banmus DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, turut menekankan pentingnya penyesuaian tata tertib dan peran alat kelengkapan dewan dengan dinamika daerah.
“Kami ingin menyusun agenda yang realistis dan tidak saling tumpang tindih, apalagi di tengah banyaknya tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kaltim, khususnya pasca pemindahan IKN,” jelasnya.
Dari sisi DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyoroti kunci keberhasilan percepatan legislasi adalah penentuan prioritas sejak awal melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang terukur. Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi dari pemerintah pusat bagi daerah yang gagal mencapai target legislasi.
“Perlu kolaborasi erat dari awal: dari penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, hingga kesiapan dokumen pendukung. Sinergi legislatif dan eksekutif bukan hanya penting, tapi mutlak,” tegasnya.
Kunjungan ini diharapkan membawa angin segar bagi DPRD Kaltim dalam membenahi sistem kerja kelembagaannya. Selain memperkuat koordinasi antarlembaga internal, hasil kunjungan ini juga akan digunakan sebagai referensi untuk mendorong kualitas regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Tujuan akhir dari legislasi adalah kesejahteraan rakyat. Jadi, pembelajaran seperti ini sangat penting agar perda yang kita hasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tutup Ananda. (Adv/RM)
