pembacasetia.com, Samarinda – Di balik melimpahnya hasil laut yang dimiliki Kabupaten Berau, masih banyak nelayan yang belum menikmati kesejahteraan secara merata.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai kondisi ini disebabkan oleh belum adanya sistem ekonomi pesisir yang berpihak pada pelaku usaha kecil, terutama nelayan tradisional.
“Potensi laut Berau itu luar biasa, tapi selama ini yang diuntungkan justru pihak luar yang punya akses ke industri pengolahan. Nelayan lokal hanya jadi pemasok bahan mentah,” ujar Syarifatul.
Ia mendorong agar kebijakan pengembangan perikanan tidak hanya berorientasi pada investasi besar, tetapi juga menyentuh langsung masyarakat pesisir.
Syarifatul juga menegaskan pentingnya membangun model ekonomi berbasis komunitas yang memberdayakan nelayan dan perempuan pesisir.
“Kita butuh koperasi nelayan yang kuat, pelatihan pengolahan hasil laut, dan akses permodalan. Hilirisasi itu penting, tapi jangan sampai nelayan tetap jadi penonton,” katanya.
Syarifatul juga menyayangkan banyaknya hasil laut Berau yang harus dikirim ke daerah lain seperti Tarakan untuk diolah. Akibatnya, identitas produk dan nilai tambah hilang dari daerah asal.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mendorong hadirnya unit-unit pengolahan kecil di tingkat kampung sebagai awal membangun kemandirian ekonomi nelayan.
“Kalau di kampung sudah ada tempat pengolahan sederhana, hasil laut kita tidak perlu ‘mendapat nama’ dari daerah lain. Ini juga soal harga diri ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan sektor perikanan tidak hanya dilihat dari angka ekspor, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal menikmati hasilnya. Oleh karena itu, kemitraan dengan investor harus berbasis asas keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
“Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator agar nelayan tidak terus bergantung pada tengkulak atau jaringan distribusi yang tidak adil. Ini soal keberpihakan,” tutupnya. (Adv/RM)
