pembacasetia.com, Samarinda – Warga dan pengguna jalan yang melintasi poros utama Samarinda–Balikpapan terus merasakan dampak dari bencana longsor yang terjadi di KM 28, Desa Batuah.
Meski jalan darurat telah dibuka, kondisi ini masih jauh dari ideal untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarkota.
Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang menilai bahwa ketidakpastian solusi jangka panjang berpotensi memperburuk aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Achmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa penanganan permanen belum bisa dilakukan karena pemerintah pusat masih menunggu hasil kajian teknis.
“Kami paham ini jalan nasional, kewenangannya di pusat. Tapi di sisi lain, masyarakat terus dirugikan. Harus ada percepatan agar kepastian solusi segera ada, apakah jalur akan digeser atau diperkuat,” ujar Reza.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim sudah berupaya mendorong penyelesaian melalui jalur politik, dengan melibatkan Fraksi Gerindra di DPR RI agar ikut mendesak Kementerian PUPR.
“Kalau dibiarkan terlalu lama, yang dirugikan masyarakat. Kita tidak bisa terus bergantung pada jalur darurat,” tegasnya.
Saat ini, jalur darurat memang telah dibuka di sekitar lokasi longsor, namun banyak pengguna jalan mengeluhkan kondisi sempit dan rawan kemacetan. Beberapa sopir truk dan kendaraan logistik bahkan terpaksa mengubah rute demi menghindari risiko.
Reza mengingatkan agar kajian teknis tidak hanya melihat aspek rekayasa jalan, tetapi juga risiko bencana jangka panjang.“Kalau memang kontur tanah di sana tidak stabil, maka opsi terbaik adalah memindahkan jalur. Kita tidak ingin tragedi ini terulang,” tukasnya. (Adv/RM)
