pembacasetia.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kaltim menyoroti penyalahgunaan aset daerah berupa Hotel Royal Suite di Balikpapan yang diduga telah dialihfungsikan tanpa izin resmi dari Pemerintah Provinsi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbaru, ditemukan indikasi kuat bahwa hotel tersebut tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya dan bahkan digunakan untuk aktivitas yang menyalahi perjanjian kerja sama.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menyampaikan bahwa bangunan hotel milik Pemprov tersebut telah mengalami modifikasi ruang secara ilegal.
“Ditemukan adanya penyekatan ruangan di dalam hotel yang menyerupai tempat karaoke. Ini jelas bentuk pelanggaran terhadap perjanjian pengelolaan aset,” tegas Yusuf.
Menurutnya, Pemprov Kaltim sebelumnya telah memberikan peringatan dan instruksi agar bangunan segera dikosongkan menyusul pelanggaran tersebut. Namun hingga kini, proses pengosongan belum dilakukan oleh pihak pengelola.
“Kami heran kenapa bangunan itu belum dikosongkan juga. Padahal pelanggarannya sudah jelas dan sudah ada perintah dari pemerintah,” lanjutnya.
Yusuf mendorong Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah hukum tegas. Ia bahkan menyarankan agar penanganan perkara ini melibatkan instansi penegak hukum, seperti Satpol PP dan Kejaksaan Tinggi, guna memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai aturan.
“Kalau memang tidak ada itikad baik dari pengelola, pemerintah harus mengambil jalur hukum. Bisa saja masuk ke ranah perdata, atau jika ditemukan unsur kerusakan dan niat jahat, bisa naik ke pidana,” terangnya.
Terakhir, Yusuf juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan aset negara bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencoreng citra pemerintahan daerah dalam tata kelola aset publik. (Adv/RM)
