pembacasetia.com, Samarinda – Program pendidikan tinggi gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui skema “Gratis Pol” dipastikan akan berjalan mulai tahun akademik 2025/2026.
Meski mendukung langkah progresif ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan bahwa pelaksanaannya perlu diawasi ketat agar tidak mengganggu independensi perguruan tinggi.
Menurut Darlis, skema pembiayaan penuh dari pemerintah memang membuka akses lebih luas bagi mahasiswa, namun juga menyimpan risiko tersendiri jika perguruan tinggi menjadi terlalu bergantung pada dana publik.
“Kampus harus tetap menjadi ruang berpikir yang bebas dan kritis. Jangan sampai karena takut kehilangan anggaran, institusi pendidikan justru kehilangan keberaniannya menyuarakan kebenaran,” ujarnya.
Darlis juga menyoroti persoalan teknis yang muncul di awal penerapan program. Mahasiswa baru jalur prestasi (SNBP) yang telah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) saat ini masih menunggu proses pengembalian.
Hal ini, lanjutnya, disebabkan belum rampungnya perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah provinsi dan masing-masing perguruan tinggi. “Dana UKT akan dikembalikan, tetapi prosesnya menunggu PKS selesai. Ditargetkan paling lambat Agustus atau awal September,” jelasnya.
Selain isu otonomi kampus, Darlis mengusulkan agar kebijakan beasiswa untuk pendidikan doktoral (S3) juga dievaluasi, khususnya batas usia maksimal bagi tenaga pendidik. Ia menyarankan agar batas usia dinaikkan dari 40 menjadi 45 tahun.
“Banyak dosen dan guru baru mendapat peluang studi lanjut setelah usia 40 tahun, dan mereka masih sangat produktif. Jangan dibatasi secara kaku,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan akademik, meskipun terjadi keterlambatan pencairan anggaran. “Ini bukan proyek fisik yang bisa ditunda. Pendidikan harus berjalan terus dengan profesionalisme. Kampus tidak boleh menjadikan birokrasi sebagai alasan menurunnya kualitas layanan kepada mahasiswa,” tegas Darlis.
Untuk mencegah hambatan administratif di masa depan, ia menyarankan agar kalender akademik perguruan tinggi dapat disinkronkan dengan siklus anggaran dan ritme kerja birokrasi daerah. Hal ini dianggap penting agar proses pencairan dana bisa lebih tepat waktu dan tidak mengganggu jalannya kegiatan akademik.
Terakhir kata Darlis, menegaskan komitmen Komisi IV DPRD Kaltim dalam melakukan pengawasan terhadap program “Gratis Pol”. Tujuannya adalah memastikan implementasi kebijakan ini berjalan adil, transparan, dan tidak mencederai prinsip dasar pendidikan tinggi yang bebas dan merdeka. (Adv/RM)
