pembacasetia.com, Samarinda – Di balik keindahan Pulau Kakaban, tersembunyi kekhawatiran mendalam soal masa depan kawasan konservasi unik ini. Pulau yang dikenal dengan Danau Ubur-Ubur tak menyengat itu kini jadi sorotan setelah muncul wacana pengambilalihan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Meski belum ada keputusan resmi, wacana ini menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kaltim. Namun lebih dari sekadar tarik-ulur kewenangan, yang kini dipertaruhkan adalah keseimbangan ekologi dan nasib masyarakat lokal yang selama ini menjadi garda depan pelestarian.
Makmur, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis dalam setiap kebijakan pengelolaan.
“Kakaban bukan sekadar objek wisata. Ini kawasan konservasi yang rapuh, yang selama ini dijaga oleh masyarakat sekitar dengan pendekatan kearifan lokal,” katanya.
Pulau Kakaban berada di Kabupaten Berau, dan telah lama dikenal sebagai contoh pengelolaan kawasan berbasis pelestarian. Di sinilah masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku aktif dalam menjaga ekosistem unik dan mencegah kerusakan alam.
“Kita tidak menolak pengelolaan provinsi, tapi jangan sampai proses ini mengabaikan mereka yang selama ini merawat kawasan. Jangan biarkan konservasi dikalahkan oleh ambisi,” jelas Makmur.
Ia menyoroti pentingnya kebijakan lintas sektor yang memperkuat peran masyarakat dan tidak menjadikan Pulau Kakaban sebagai komoditas semata. Apalagi, tanpa kejelasan arah dan pengawasan, alih kelola bisa berujung pada eksploitasi yang justru merusak.
“Kalau kebijakan tidak inklusif dan hanya fokus ke aspek administratif atau ekonomi, maka ekosistem dan warga lokal akan jadi korban pertama,” tambahnya.
Makmur mengingatkan bahwa konservasi bukan hanya urusan pemerintah daerah atau provinsi. “Ini tanggung jawab kolektif. Kakaban adalah aset ekologi nasional yang harus dijaga bersama,” pungkasnya. (Adv/RM)
