pembacasetia.com, Samarinda – Gagasan besar pendidikan gratis selama 12 tahun kembali mencuat setelah adanya dorongan implementasi nasional atas putusan Mahkamah Agung.
Meski terlihat selaras dengan semangat konstitusi, wacana ini menuai sejumlah catatan kritis dari legislatif daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak menyeluruh, khususnya terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
Menurutnya, pemenuhan hak pendidikan memang merupakan kewajiban negara, namun tanpa strategi dan pembiayaan yang terukur, hal ini bisa menjadi beban baru, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Secara prinsip tentu kita semua mendukung pendidikan gratis sebagai bagian dari hak warga negara. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah siap secara finansial untuk membiayai itu secara menyeluruh, apalagi jika diimplementasikan secara nasional?” kata Fadly.
Ia menambahkan bahwa jika tanggung jawab anggaran dialihkan ke pemerintah daerah, maka akan mempengaruhi kemampuan fiskal provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan program prioritas lainnya.
Fadly pun menyinggung program Gratis Pol di Kaltim yang telah lebih dulu memberikan pembebasan biaya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, namun diakui membutuhkan komitmen anggaran yang tidak kecil.
“Langkah Gubernur Kaltim sudah progresif, bahkan sampai kuliah dibiayai. Tapi kita juga realistis, anggarannya besar sekali. Kalau ini diterapkan nasional tanpa kesiapan matang, saya khawatir pelaksanaannya justru tidak merata,” jelasnya.
Fadly kemudian menyoroti konsekuensi yang mungkin dialami sektor pendidikan swasta. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan selama ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk institusi swasta yang memiliki kontribusi besar dalam menyediakan alternatif pendidikan berkualitas.
“Kalau semua pendidikan dibiayai negara, bagaimana nasib sekolah swasta? Apakah mereka bisa tetap bertahan? Padahal banyak dari mereka yang sudah punya rekam jejak bagus dan melayani segmen tertentu yang tidak bisa diakomodasi oleh sekolah negeri,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa sekolah swasta seringkali menghadirkan keunggulan tambahan, seperti pendekatan kurikulum internasional, fasilitas unggulan, atau lingkungan belajar khusus.
Oleh karena itu, menurut Fadly, kebijakan gratis 12 tahun harus tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing.
“Sekolah swasta justru sering jadi pilihan karena kualitas. Banyak orang tua yang rela bayar lebih demi pendidikan terbaik. Kalau semua digratiskan, tetapi kualitasnya rata-rata, maka kita justru mengorbankan mutu,” imbuhnya.
Lebih lanjut kata Fadly, menyerukan agar pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan secara holistik dan adil. Menurutnya, menjamin akses pendidikan adalah keharusan, namun menjaga ekosistem pendidikan agar tetap kompetitif dan beragam juga tidak kalah penting.
“Kita perlu menjaga keseimbangan. Negara hadir menjamin hak pendidikan dasar dan menengah, tapi lembaga swasta juga perlu dijaga agar terus berkembang. Kalau semua diseragamkan, pendidikan kita bisa kehilangan daya saing,” tandasnya. (Adv/RM)
