Sunday, November 22, 2026
HomeDPRD Provinsi Kalimantan TimurGuntur Soroti Ketimpangan Fiskal, Desak Perusahaan Besar Bayar Pajak di Kaltim

Guntur Soroti Ketimpangan Fiskal, Desak Perusahaan Besar Bayar Pajak di Kaltim

pembacasetia.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti ketimpangan fiskal yang terjadi akibat rendahnya kontribusi pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Kaltim.

Ia menilai banyak korporasi justru membayar pajak kendaraan dan alat berat ke daerah lain, meski seluruh aktivitas operasionalnya dilakukan di Benua Etam.

“Setiap hari kendaraan berat milik perusahaan melintasi jalan-jalan di Kaltim, tapi pajaknya masuk ke daerah asal kendaraan, bukan ke daerah yang menanggung dampaknya. Ini ketidakadilan fiskal yang harus segera dibenahi,” ujar Guntur.

Politisi asal Kutai Kartanegara itu menegaskan bahwa perusahaan harus menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan daerah dengan cara melakukan balik nama kendaraan ke pelat Kaltim (KT).

Ia menekankan bahwa pajak kendaraan dan alat berat merupakan salah satu sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hasilnya bisa digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur yang rusak akibat aktivitas industri.

“Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Tidak cukup hanya mengeruk keuntungan dari sumber daya alam, mereka juga harus berkontribusi langsung melalui pajak,” tegasnya.

Guntur mengungkapkan bahwa Komisi II akan memperkuat sinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim untuk melakukan kunjungan lapangan dan audit langsung ke perusahaan-perusahaan yang diduga belum melaporkan aset kendaraan dan alat berat secara transparan.

“Kami ingin turun langsung, bukan sekadar melihat angka di laporan. Potensi PAD dari sektor ini sangat besar dan harus benar-benar dimaksimalkan,” terangnya.

Menurutnya, alat berat selama ini masih menjadi celah dalam pendataan dan pengawasan, padahal aset tersebut sangat bernilai dan berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan lingkungan.

Ia berharap optimalisasi sektor pajak kendaraan dan alat berat akan mempercepat kemandirian fiskal daerah. Dengan peningkatan PAD, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya bisa dikerjakan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pusat.

“Kalau daerah ingin mandiri, maka perusahaan juga harus berkontribusi penuh. Jangan setengah hati,” tutup Guntur. (Adv/RM)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments