pembacasetia.com, Samarinda – Program layanan kesehatan gratis bagi warga Kalimantan Timur (Kaltim) yang berada di luar daerah, seperti yang dicanangkan Gubernur Rudi Mas’ud, mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Kaltim.
Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zuhry, mengingatkan bahwa program ini hanya akan berhasil jika ditopang oleh sinkronisasi data dan sistem pelayanan yang solid.
“Langkah Gubernur membuka akses layanan kesehatan bagi warga Kaltim di luar provinsi patut diapresiasi. Tapi jangan sampai program ini terganjal oleh lemahnya sistem data dan administrasi,” ujar Sarkowi.
Ia menyoroti bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci utama. Terlebih, masih banyak catatan pelayanan BPJS di wilayah Kaltim sendiri yang perlu dibenahi.
Menurutnya, jika permasalahan data peserta BPJS belum diselesaikan, maka perluasan layanan ke luar daerah bisa menimbulkan kebingungan dan hambatan baru.
“Pemutakhiran data itu mutlak. Jangan sampai niat baik memberi layanan justru membuat masyarakat kecewa karena sistem tidak siap,” tegasnya.
Sarkowi juga menekankan perlunya kesiapan fiskal dan perencanaan lintas sektor, terutama kolaborasi antar OPD, agar alokasi anggaran dan data kepesertaan bisa terintegrasi dengan baik.
Ia menyadari bahwa anggaran tahun ini masih mengacu pada RPJMD pemerintahan sebelumnya, sehingga ruang fiskal gubernur baru akan lebih terbuka mulai 2026.
“Program ini bagus, tapi jangan terburu-buru. Realisasi harus berbasis data dan kesiapan sistem, bukan sekadar mengejar popularitas,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program ini akan berdampak langsung pada belanja daerah, sehingga pengawasan harus ketat agar tidak terjadi pemborosan atau pelayanan yang setengah jalan.
“Harapan kita, warga Kaltim di luar daerah terutama pelajar, mahasiswa, atau pekerja benar-benar bisa merasa aman saat butuh layanan kesehatan. Jangan hanya jadi program di atas kertas,” tukasnya. (Adv/RM)
