pembacasetia.com, Samarinda – Penerapan program Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar di Studio 2 TVRI Kaltim, pada Senin (07/07/2025).
Meski semangat untuk menciptakan transportasi yang lebih aman dan tertib sudah ada, namun tantangan terbesar justru terletak pada minimnya infrastruktur dan lemahnya konsistensi penegakan hukum.
Sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk legislatif, akademisi, dan industri logistik sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL tak akan berjalan efektif tanpa sarana pendukung yang memadai.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi, menyebut bahwa ketersediaan infrastruktur seperti jembatan timbang, terminal barang, dan sistem monitoring adalah syarat mutlak yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kalau mau kebijakan ini jalan, tidak cukup hanya membuat aturan. Kita butuh alat untuk menegakkan aturan itu. Tanpa fasilitas seperti jembatan timbang atau sistem pengawasan yang kuat, program ini akan macet di pelaksanaannya,” tegas Reza.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas tersebut.
DPRD, kata Reza, siap mendorong lahirnya regulasi pendukung serta mengawal agar anggaran infrastruktur bisa dikucurkan tepat sasaran.
Diskusi ini juga mengangkat kekhawatiran banyak pihak bahwa selama ini pelanggaran ODOL kerap dianggap hal lumrah.
Bahkan, ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran menjadi sorotan, mengingat dampak serius yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan jalan, tingginya angka kecelakaan, hingga kerugian negara akibat inefisiensi logistik.
“Kita harus hentikan budaya permisif terhadap kendaraan ODOL. Ini bukan semata soal muatan berlebih, tapi soal keselamatan publik dan kerugian jangka panjang,” ujar salah satu akademisi yang turut hadir.
Selain pembangunan fisik, forum juga mendorong edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, agar kebijakan ini tidak ditolak atau dianggap sebagai hambatan ekonomi.
Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari regulasi, fasilitas, hingga perubahan perilaku program Zero ODOL diharapkan bisa benar-benar menjadi solusi jangka panjang untuk transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di Kaltim. (Adv/RM)
