pembacasetia.com, Samarinda – Progres pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi sejumlah kendala mendasar.
Hal ini disampaikan oleh Sektetaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyoroti faktor-faktor krusial yang menjadi penghambat utama pembangunan sekolah tersebut di berbagai wilayah.
Menurut Darlis, keterbatasan lahan menjadi persoalan pertama yang paling menonjol. Untuk membangun fasilitas sekolah rakyat secara penuh, pemerintah membutuhkan lahan seluas minimal lima hektare. Namun tidak semua kabupaten/kota mampu memenuhi persyaratan tersebut.
“Kita tahu tidak semua daerah memiliki lahan dengan luas dan status yang sesuai untuk pembangunan ini,” jelasnya.
Selain soal lahan, Darlis juga mengungkap bahwa anggaran menjadi hambatan besar lainnya. Karena pendanaan SR sepenuhnya bersumber dari Kementerian Sosial, maka ruang fiskal yang tersedia sangat terbatas.
“Anggaran dari pusat memang tidak bisa menjangkau seluruh wilayah secara merata. Jadi ini bukan hanya soal keinginan, tapi kemampuan anggaran yang ada,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah pusat kini akan lebih selektif dalam menentukan lokasi pembangunan SR, dengan mengutamakan daerah-daerah yang telah menunjukkan kesiapan, baik dari sisi lahan maupun sarana pendukung lainnya.
“Seleksi ini penting untuk memastikan program berjalan efisien. Daerah yang sudah siap akan lebih mudah masuk dalam daftar prioritas,” tambahnya.
Darlis juga mencatat bahwa keterbatasan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, dan air bersih turut menjadi hambatan di beberapa wilayah. Menurutnya, kesiapan teknis dari pemerintah daerah akan menjadi kunci utama agar bisa mendapatkan alokasi pembangunan dari pusat.
Meski begitu, ia tetap optimistis dan berharap agar pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan yang disyaratkan.
“Kami dari DPRD tentu akan mendorong dan mengawal agar program ini bisa berjalan. Tapi daerah juga harus aktif menyiapkan diri sejak awal,” tukasnya. (Adv/RM)
