pembacasetia.com, Samarinda – Kerusakan jalan yang kian meluas di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sebagai cerminan dari lemahnya sistem pengelolaan infrastruktur di tingkat provinsi.
DPRD Kaltim menyoroti bukan hanya soal anggaran yang minim, tetapi juga struktur kelembagaan yang dianggap tidak lagi relevan menghadapi skala kerusakan saat ini.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa ketergantungan pada satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PUPR untuk menangani tiga wilayah sekaligus yakni Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu sudah tidak lagi efektif.
“Semuanya dibebankan ke satu UPTD. Secara sistem ini memang sudah berat sejak awal,” ungkapnya.
Menurut Subandi, meskipun UPTD memiliki anggaran sekitar Rp28 miliar, sekitar Rp10 miliar langsung habis hanya untuk kebutuhan operasional seperti BBM. Sisanya harus dibagi untuk wilayah yang luas dan beban kerusakan jalan yang tinggi.
“Bukan hanya tidak cukup, tapi tidak rasional kalau berharap hasil maksimal dari struktur yang seperti ini,” katanya.
Lebih jauh, Subandi menganggap bahwa akar masalahnya bukan semata pada jumlah dana, tetapi pada belum adanya desain kelembagaan yang fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap kondisi darurat infrastruktur.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim kini tengah menyusun usulan untuk merevisi skema pembiayaan dan tata kelola teknis PUPR di daerah.“Kita harus pikirkan pembentukan unit teknis baru atau setidaknya mendesentralisasi penanganan jalan agar tidak semua bergantung ke satu pintu,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa dalam jangka panjang, model kelembagaan yang kuat dan terdistribusi akan jauh lebih efisien daripada terus-menerus menambal lubang tanpa menyentuh akar persoalan.
Subandi juga menekankan bahwa jika tidak segera dilakukan perubahan, bukan hanya kualitas infrastruktur yang terganggu, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menjaga layanan dasar. (Adv/RM)
